CARAPANDANG.COM - Setelah ditemukannya drone atau "seaglider" di Selat Malaka dan wilayah Indonesia lainnya, TNI AL harus terus memperkuat pengawasan bawah laut atau "under water surveillance".Â
Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/1).Â
Dia pun meminta agar TNI harus segera melakukan verifikasi pihak asing mana yang merupakan pengirim drone tersebut. "TNI segera memperkuat pengawasan di bawah laut, jangan sampai ada oknum yang melakukan jual beli data wilayah Indonesia dan bekerja untuk pihak asing," tegasnya.Â
Politisi Partai Golkar ini memandang pengawasan bawah laut Indonesia sangat penting dan bangsa Indonesia tidak boleh lengah karena kejadian ditemukannya drone pengintai bawah laut milik asing sudah sering terjadi.
Azis meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menginvestigasi secara mendalam atas kejadian ditemukannya "seaglider" tersebut. "Jika adanya oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing ke wilayah NKRI secara ilegal, maka harus dapat ditindak tegas," ujarnya.
Lebih lanjut dia menuturkan potensi pengintaian asing melalui drone maupun pergerakan kapal selam tanpa izin sangat tinggi karena Indonesia adalah episentrum dari kawasan Indo-Pasifik.
Menurut dia, posisi strategis Indonesia itu menyebabkan banyak negara asing yang tentu memiliki agenda tersendiri dalam lautan Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut China Selatan hingga Samudera Pasifik. "Keamanan laut saat ini perlu menjadi prioritas, bukan hanya permukaan laut tapi juga bawah laut, karena itu pemerintah harus melakukan perubahan terhadap infrastruktur pendukung," katanya.
Dia mengatakan Indonesia perlu melakukan modernisasi sistem pertahanan dengan rencana yang matang dan strategis karena tidak boleh lengah sama sekali terhadap berbagai macam ancaman.
Permintaan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/1).Â
Dia pun meminta agar TNI harus segera melakukan verifikasi pihak asing mana yang merupakan pengirim drone tersebut. "TNI segera memperkuat pengawasan di bawah laut, jangan sampai ada oknum yang melakukan jual beli data wilayah Indonesia dan bekerja untuk pihak asing," tegasnya.Â
Politisi Partai Golkar ini memandang pengawasan bawah laut Indonesia sangat penting dan bangsa Indonesia tidak boleh lengah karena kejadian ditemukannya drone pengintai bawah laut milik asing sudah sering terjadi.
Azis meminta pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menginvestigasi secara mendalam atas kejadian ditemukannya "seaglider" tersebut. "Jika adanya oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing ke wilayah NKRI secara ilegal, maka harus dapat ditindak tegas," ujarnya.
Lebih lanjut dia menuturkan potensi pengintaian asing melalui drone maupun pergerakan kapal selam tanpa izin sangat tinggi karena Indonesia adalah episentrum dari kawasan Indo-Pasifik.
Menurut dia, posisi strategis Indonesia itu menyebabkan banyak negara asing yang tentu memiliki agenda tersendiri dalam lautan Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut China Selatan hingga Samudera Pasifik. "Keamanan laut saat ini perlu menjadi prioritas, bukan hanya permukaan laut tapi juga bawah laut, karena itu pemerintah harus melakukan perubahan terhadap infrastruktur pendukung," katanya.
Dia mengatakan Indonesia perlu melakukan modernisasi sistem pertahanan dengan rencana yang matang dan strategis karena tidak boleh lengah sama sekali terhadap berbagai macam ancaman.
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Liverpool Tersingkir Dari Liga Europa")
