SHARE

 Anggota DPR RI Junimart Girsang

CARAPANDANG.COM - Vaksinasi gratis merupakan tanggung jawab negara demi keselamatan rakyat dari bahaya kesehatan pandemi Covid-19. 

Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Junimart Girsang di Jakarta, Kamis (17/12). 

Dia mengatakan Presiden Joko Widodo telah memastikan bahwa vaksin Covid-19 akan tersedia gratis untuk seluruh rakyat. Bahkan kepala negara secara tegas menyatakan orang yang pertama untuk melakukan vaksinasi.

"Keputusan presiden tersebut tentunya menjadi kabar baik sekaligus menumbuhkan optimisme bagi kita semua agar segera bangkit dari situasi sulit saat ini," ujar politisi PDIP sekaligus Pakar Hukum ini. 

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa presiden juga  kembali membuktikan komitmennya untuk selalu di depan dalam mengupayakan bangkit dari efek pandemi.

Menurutnya vaksinasi gratis untuk rakyat memang harus menjadi prioritas. Ini merupakan bentuk tanggung jawab dan bukti negara selalu hadir untuk menjamin keselamatan rakyatnya.

"Apalagi dampak pandemi Covid-19 semakin memberatkan semua lapisan masyarakat," katanya.

Pembiayaan vaksinasi Covid-19, menurut dia, tentu sangat besar. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin sebesar Rp18 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Pembiayaan lain adalah untuk program vaksinasi sebesar Rp3,7 triliun, serta untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang sebesar Rp1,3 triliun.

Pemerintah, lanjutnya, juga masih memiliki ruang tambahan dana sebesar Rp10 triliun, sehingga total biaya vaksinasi Covid-19 bisa mencapai Rp33 triliun. "Kami di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai partai pengusung, pendukung pemerintah siap terus mendukung upaya-upaya pemerintah dalam mencari solusi keluar dari pandemi Covid-19,"  ujar Junimart.

Selama 2020, katanya, melalui dua kali revisi APBN Pemerintah Pusat mengalokasikan belanja untuk Covid-19 mencapai Rp358 triliun serta transfer khusus tambahan belanja untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp5 triliun.

Mengingat besarnya anggaran Covid-19 tersebut, Junimart menilai sudah seharusnya, menjadi kewajiban semua elemen bangsa untuk aktif mengawasi dan memonitor penggunaannya. "Jangan kendor, apalagi teledor," tegasnya. 

Tags
SHARE