CARAPANDANG -Â Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau menyampaikan kondisi saat ini di Pulau Rempang telah kondusif dan masyarakat disebut sudah melakukan aktivitas seperti biasanya.
Kabid Humas Polda Kepri Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan saat ini pihaknya terus memberikan pelayanan kesehatan untuk penyembuhan trauma akibat konflik yang terjadi di Pulau Rempang.
"Masyarakat didampingi oleh petugas trauma healing, dan itu berlangsung pasca kejadian tanggal 7 sampai sekarang 18. Nah, itu situasi sudah kondusif tidak ada lagi barikade barikade yang menghalangi dan mereka sudah kembali aktivitas biasanya bahkan dari tim terpadu BP Batam tengah melakukan sosialisasi dan tidak ada lagi hambatan hambatan," kata Pandra kepada wartawan, Senin (18/9/2023).
Kemudian, lanjut Pandra, beberapa pihak seperti Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan beberapa stakeholder terkait mulai dari Kepolisian, Gubernur hingga BP Batam sangat membantu dalam konflik ini.
Pasalnya, atas instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) semua pihak itu kini membuat komunikasi interaktif agar persoalan di Pulau Rempang ini tidak menjadi bola liar.
"Selama ini mereka menerima informasi yang cepat tepat dan akurat itu tidak utuh, mereka mengandalkan proses pengosongan ini atau proses pengosongan ini ibarat lagu Iwan Fals "ooo oo ya oo ya bongkar" padahal sebenarnya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Sekadar informasi, warga yang bersedia direlokasi sementara ke rusun atau hunian lainnya di Batam, BP Batam akan memberikan uang makan senilai Rp1,2 juta per orang tiap bulannya, ditambah uang sewa hunian senilai Rp1,2 juta.
Batam juga telah menyediakan sejumlah rusun milik pemerintah di Batam untuk menampung warga Rempang yang bersedia direlokasi.
Bahkan juga mencarikan rumah tapak, yang diprioritaskan untuk warga yang sudah tua. Total ada 1.138 unit rusun dan rumah yang telah disiapkan.
"BP Batam akan mempersiapkan uang sewa rumah Rp1,2 juta. Lalu uang makan per orang Rp1,2 juta. Kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, maka jadi Rp4,8 juta ditambah uang sewa, total Rp6 juta," kata Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi belum lama ini.
Kabid Humas Polda Kepri Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan saat ini pihaknya terus memberikan pelayanan kesehatan untuk penyembuhan trauma akibat konflik yang terjadi di Pulau Rempang.
"Masyarakat didampingi oleh petugas trauma healing, dan itu berlangsung pasca kejadian tanggal 7 sampai sekarang 18. Nah, itu situasi sudah kondusif tidak ada lagi barikade barikade yang menghalangi dan mereka sudah kembali aktivitas biasanya bahkan dari tim terpadu BP Batam tengah melakukan sosialisasi dan tidak ada lagi hambatan hambatan," kata Pandra kepada wartawan, Senin (18/9/2023).
Kemudian, lanjut Pandra, beberapa pihak seperti Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan beberapa stakeholder terkait mulai dari Kepolisian, Gubernur hingga BP Batam sangat membantu dalam konflik ini.
Pasalnya, atas instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) semua pihak itu kini membuat komunikasi interaktif agar persoalan di Pulau Rempang ini tidak menjadi bola liar.
"Selama ini mereka menerima informasi yang cepat tepat dan akurat itu tidak utuh, mereka mengandalkan proses pengosongan ini atau proses pengosongan ini ibarat lagu Iwan Fals "ooo oo ya oo ya bongkar" padahal sebenarnya ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Sekadar informasi, warga yang bersedia direlokasi sementara ke rusun atau hunian lainnya di Batam, BP Batam akan memberikan uang makan senilai Rp1,2 juta per orang tiap bulannya, ditambah uang sewa hunian senilai Rp1,2 juta.
Batam juga telah menyediakan sejumlah rusun milik pemerintah di Batam untuk menampung warga Rempang yang bersedia direlokasi.
Bahkan juga mencarikan rumah tapak, yang diprioritaskan untuk warga yang sudah tua. Total ada 1.138 unit rusun dan rumah yang telah disiapkan.
"BP Batam akan mempersiapkan uang sewa rumah Rp1,2 juta. Lalu uang makan per orang Rp1,2 juta. Kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, maka jadi Rp4,8 juta ditambah uang sewa, total Rp6 juta," kata Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi belum lama ini.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
